Sudah Dipenuhikah Hak Disabilitas di Indonesia?

Seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember setiap tahunnya. Kesetaraan dan pemenuhan hak-hak dalam segala aspek kehidupan masih terus didorong untuk dapat diwujudkan dengan baik oleh semua pihak.

Di Indonesia, kesetaraan itu ditekankan dengan mengacu pada pendekatan hak azasi manusia. Sebelum ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak tersebut diperjuangkan dalam ratifikasi konvensi PBB pada 2011 yang ditetapkan pemerintah menjadi UU No. 19 tahun 2011.

“Setelah ratifikasi ini, kemudian perjuangan oleh teman-teman selama enam tahun dan kemauan dari pemerintah, maka ditetapkan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU ini, semua aspek kehidupan disabilitas tertuang,” kata Aktivis Disabilitas, Jonna Damanik, saat dihubungi VIVA, Minggu, 3 Desember 2017.

Setelah UU tersebut diterapkan Jonna mengungkapkan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah, terutama di daerah, untuk memenuhi hak-hak kaum disabilitas. Saat ini masih banyak daerah yang belum membuat peraturan daerah mengenai hal tersebut

 “Masih ada PR besar. Nah saat ini masih dalam konteks kebijakan masih dalam taraf mewujudukan turunan (UU) baik dalam PP (Peraturan Pemerintah), Permen (Peraturan menteri) sampai tingkat daerah Perda (Peraturan Daerah),” tambahnya.

Namun dia mengakui, saat ini sudah banyak implementasi UU tersebut yang sudah mulai dirasakan. Salah satunya penyediaan sejumlah fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Di tataran daerah, provinsi, kabupaten atau kota itu banyak progres yang secara pribadi saya rasa cukup, karena isu ini mengusung inklusivitas. Misalnya ketika seorang pengguna kursi roda di trotoar merasa nyaman, maka orang lain pun akan merasakan kenyamanan yang sama,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *