Pukulan Vietnam buat Otomotif Nasional

Langit mendung tengah menggelayut industri otomotif nasional. Kerugian besar seakan tampak di depan mata setelah Pemerintah Vietnam merilis aturan baru soal impor mobil berstatus Completely Built Up (CBU) dari negara-negara di ASEAN.

Beberapa merek otomotif di Tanah Air pun tampak kelabakan, apalagi mereka getol menyuplai kendaraan ke Negeri Paman Ho itu.

Per 1 Januari 2018, empat merek otomotif di Indonesia yang sudah berencana mengirim ribuan unit terpaksa melakukan penundaan. Akibatnya kinerja ekspor industri otomotif nasional terancam menguap. Dari data yang dirangkum, nilainya mencapai Rp2,49 triliun.

Prahara ini berawal pada 17 Oktober 2017 lalu. Pemerintah Vietnam mengeluarkan regulasi Nomor 116 tentang Overseas Vehicle Type Approval (VTA). Kebijakan itu memperketat masuknya mobil ke Vietnam dari negara-negara Asia Tenggara.

Disebutkan mobil-mobil yang akan masuk ke Vietnam wajib terlebih dahulu melalui uji tipe dan keselamatan, sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan. Karuan saja aturan ini bak pukulan ‘hook’ dalam olahraga tinju yang membuat goyah banyak merek otomotif.

Kebijakan sebenarnya merupakan bagian dari strategi Vietnam menyelaraskan skema arah ekonomi mereka. Vietnam belakangan memang tengah getol menggenjot investasi dan produksi di negaranya. Otomotif yang menyumbang angka besar pendapatan negara, lalu ditunjuk menjadi salah satu pemantik. Caranya dengan mereduksi impor yang selama ini pengirimannya datang dari beberapa negara, termasuk Thailand dan Indonesia.

Keputusan Pemerintah Vietnam langsung mendapat reaksi dari berbagai jenama otomotif di Tanah Air. Atas itu pula Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) selaku asosiasi yang menaungi banyak merek di Tanah Air langsung berkirim surat ke pemerintah. Gaikindo meminta agar ada upaya lobby yang dilakukan terhadap Vietnam.

Ketua Gaikindo, Jongkie D Sugiarto mengatakan, uji tipe yang disyaratkan Vietnam dianggap tak masuk akal. Padahal mobil-mobil yang diekspor sudah terlebih dahulu diuji dan mendapat sertifikat uji tipe yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Darat.

Gaikindo pun meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk membantu melakukan pendekatan dan diskusi dengan pemerintah Vietnam.

“Kalau misalnya ada 1.000 unit mobil yang masuk ke Vietnam dengan uji petik (sampel) satu unit mobil dan dinilai tidak memenuhi syarat, maka semua mobil (ekspor) tersebut tidak bisa masuk Vietnam. Ini sama saja Pemerintah Vietnam tidak mengakui sertifikasi yang dilakukan oleh kita,” kata Jongkie seperti dikutip dari situs resmi Gaikindo, Rabu, 31 Januari 2018.

Sementara itu Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Tjahjono, mengatakan saat ini masalah itu sudah menjadi persoalan bersama banyak merek otomotif yang melakukan ekspor ke Vietnam.

“Kami enggak mau memasukkan hal itu ke individual otomotif. Masalah itu biar Pak Jokowi, kan sudah ketemu PM (Perdana Menteri) Vietnam,” ujar Warih, di sela penanaman pohon sakura di Tawangmangu, Jawa Tengah.

Di negara lain, berbagai protes juga tak kalah gencar.  Salah satunya datang dari Toyota Thailand. Presiden Toyota Motor Thailand, Michinobu Sugata, kepada wartawan di Bangkok mengatakan, penerapan aturan baru ini merupakan bentuk proteksionisme pejabat industri di sana.

Honda juga langsung bereaksi. Pabrikan asal Jepang itu memilih menghentikan ekspor CR-V ke Vietnam yang selama ini dikirim dan dirakit dari Thailand. Padahal sebelum aturan ini diteken, Honda berencana mengekspor 10.000 unit CR-V ke Vietnam.

Merek lain yang turut kena imbas adalah Ford. Jenama asal Amerika Serikat itu mengaku prihatin atas keputusan yang dilakukan Pemerintah Vietnam. “Kami prihatin dengan Pemerintah Vietnam, sehubungan dengan dampak penting (keputusan) mengenai operasi bisnis tersebut,” sebut Ford dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Asian Nikkei.

Beberapa merek lain juga ikut kena imbasnya, di antaranya adalah Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki, Hino, dan beberapa merek lainnya.

Jokowi Turun Tangan

Apa yang disampaikan Gaikindo rupanya langsung direspons Presiden Joko Widodo. Pada Jumat lalu, 26 Januari 2018, di sela menghadiri KTT ASEAN-India, Jokowi menyempatkan diri melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India.

Dari dua poin yang dibahas, salah satunya juga menyinggung kebijakan Vietnam dalam mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor negara tersebut.

Jokowi mengaku khawatir kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir. Sementara untuk memenuhi kebijakan itu, kata dia, dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.

“Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (CBU) dan kendaraan terurai (CKD),” kata Jokowi dalam keterangan resmi yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin.

Jokowi lalu meminta kepada Perdana Menteri Vietnam agar memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut. “Saya mengharapkan Pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor,” katanya.

Sementara itu Vietnam Automobile Manufactures Association (VAMA) menyadari kebijakan baru Vietnam atas impor bakal jadi hambatan bagi para eksportir mobil ke Vietnam. Dikutip The Leader, Chairman VAMA, Toru Kinoshita, pihaknya memahami sebagian besar produsen mobil yang mengekspor mobilnya ke Vietnam tidak akan memenuhi spesifikasi kendaraan impor.

“Karena masing-masing produsen mobil hanya mengikuti peraturan di negara masing-masing dan spesifikasi yang telah disertifikasi oleh pemerintah di mana mobil tersebut diproduksi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *