Perubahan Iklim Kesalahan Bersama, Diatasi Bersama

Para aktivis lingkungan, pengambil keputusan, dan wakil sektor swasta bertemu di Jakarta untuk membahas perubahan iklim dan dampaknya bagi Indonesia, serta mencari solusi konkret untuk mengatasinya sebagai bagian dari upaya global seperti digariskan dalam Perjanjian Paris.

Dialog bertajuk “Beyond Profitability, Balancing Sustainability and Growth” itu digelar di Jakarta, Rabu (6/12).

Seperti dikatakan moderator Anthony Wonsono, yang juga Vice President Beritasatu Media Holdings, Indonesia sudah merasakan dampak perubahan iklim dengan naiknya permukaan air yang mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian, dan rusaknya keanekaragaman hayati atau biodiversity.

“Indonesia salah satu negara yang terkena dampak langsung perubahan iklim, dan sedang melakukan banyak upaya untuk mengatasinya,” kata Anthony saat membuka dialog tersebut.

“Indonesia antara lain berkomitmen penuh untuk mewujudkan 23% energi terbarukan pada 2050 dan mengurangi emisi rumah kaca sebanyak 29% pada 2030.”

Dialog tersebut dihadiri antara lain oleh Rachmat Witoelar, utusan khusus Indonesia untuk perundingan perubahan iklim; Shinta Widjaja Kamdani, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) yang mewakili sektor swasta; Teddy Siantury, kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup; Hanny Chrysolite, pejabat bidang kehutanan dan iklim dari kelompok World Resources Institute; dan sejumlah tokoh lain.

“Ada sebuah pertanyaan menarik dari peserta, yaitu siapa sebenarnya penyebab dari adanya perubahan iklim ini,” kata Rachmat, yang juga mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

“Jawabannya, yang salah adalah kita semua. Lalu ada pertanyaan lain: siapa yang harus bekerja mengatasinya? Jawabannya adalah kita bersama.”

Di forum yang sama Shinta menegaskan bahwa upaya mencapai Millennium Development Goals (MDGs) mau tidak mau harus melibatkan sinergi yang erat antara pemerintah dengan sektor swasta.

Dia mencontohkan bahwa IBCSD yang dipimpinnya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga upaya mewujudkan MDGs ini bisa lebih mudah tercapai lewat kolaborasi negara dengan swasta.

Untuk membantu mencapai target-target yang telah dipatok pemerintah, ada tiga hal penting yang harus dilakukan sektor swasta, kata Shinta, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi.

“Pertama, menjadikan agenda bisnis berkelanjutan (sustainable business) sebagai sebuah platform. Kedua, meningkatkan suara dan kontribusi dari sektor swasta. Ketiga, mengkoordinasikan upaya-upaya sustainability yang terukur,” ujarnya.

Sementara dari sisi pemerintah, yang terpenting adalah adanya kemauan politik atau political will. Shinta mengimbau agar political will tidak berubah meskipun misalnya terjadi pergantian pemerintah.

“Kita kan sudah mencanangkan target, dan target-target itu juga sangat jelas,” ujarnya.

“Pemerintah dapat belajar (tentang pembangunan berkelanjutan) dari best practices yang telah dilakukan sejumlah perusahaan. Kami punya pengetahuan yang bisa dibagikan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *