Karena Jawa Adalah Kunci

Jawa adalah kunci, kata ini populer karena disebut oleh aktor seniman Syubah Asa yang memerankan DN Aidit, tokoh Partai Komunis Indonesia dalam film Gerakan 30 September PKI.

Kalimat yang diucapkan dalam rapat rekaan Partai Komunikasi Indonesia itu hendak memberi pesan bahwa menguasai Jawa, maka akan bisa menguasai Indonesia. Bukan main kuat pesan dialog itu.

Lalu, apa sangkut pautnya dialog Aidit itu dengan kondisi kini?

Tahun ini, tepatnya lima bulan lagi akan digelar Pilkada serentak 2018. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Dari itu, setidaknya lebih dari 160 juta orang akan ikut menyumbangkan suaranya. Mereka tersebar di 31 provinsi, yang terdiri dari 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan, dan 64.526 kelurahan.

Kemudian, dari jumlah itu, sebanyak lebih dari 91 juta suara akan berada di tanah Jawa, yakni Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Jumlah ini setara dengan setengah jumlah penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih.

Atas itulah, mahfum jika Aidit dalam dialognya menyebut ‘Jawa adalah kunci.’ Ya, setengah suara orang Indonesia, memang ada di tiga daerah itu, atau setidaknya Jawa memang bisa menjadi kunci untuk pemilihan presiden.

Ibarat tangga, Pilkada 2018 akan menjadi undakan untuk menuju Pilpres 2019. Sebab, dengan menguasai lumbung suara di Jawa, maka siapa pun akan bisa naik ke undakan berikutnya.

“Pilkada serentak 2018 sebagai steping stone menuju pemilu legislatif dan pilpres 2019,” ujar mantan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Azis Subekti.

Komisi Pemilihan Umum pada akhir tahun 2017 lalu telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap di Jawa Barat, Tengah, dan Timur mencapai 91,16 juta suara. Masing-masing yakni, Jawa Barat 32,8 juta, Jawa Tengah 27,4 juta, dan Jawa Timur 30,96 juta.

Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah hingga Juni 2018. Atas itu, wajar jika Pilkada 2018 di Tanah Jawa bisa menjadi sebuah alat ukur. “2018, tidak bisa dilepaskan dari uji mesin partai menuju 2019,” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Atas itu juga, dinamika politik di Pilkada tanah Jawa begitu dinamis dan memungkinkan penuh ‘intrik’. Partai politik pun berhati-hati menempatkan calonnya. Salah langkah saja di 2018, maka alamat sial di depan mata ketika 2019.

Salah satu yang paling was-was saat ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Maklum partai berlambang Banteng Moncong Putih ini, sebelumnya telah tersungkur di dua daerah penting, yakni Jakarta dan Banten.

Di DKI misalnya, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama yang digandengkan bersama Djarot Saiful Hidayat dipaksa mengakui kekuatan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PAN.

Lalu di Banten, PDIP lewat Rano Karno dan Embay Mulya, juga dipaksa bertekuk lutut oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Dua daerah ‘krusial’ ini pun raib dari tangan PDIP.

Karena itu, wajar tahun ini PDIP cukup hati-hati untuk tidak mengulang kejadian yang sama. Sebab, jika kalah lagi di Pilkada Jawa Barat, Tengah, atau Timur, partai pengusung Presiden Joko Widodo ini bisa bernasib jauh lebih buruk.

Sampai sejauh ini, untuk komposisi di Jawa. PDIP sudah menempatkan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan di Jawa Barat. Basis figur militer dan polisi, sepertinya menjadi jualan ‘baru’ PDIP di tanah Pasundan.

Pasangan ini akan berhadapan dengan Mayjend (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, yang telah diusung oleh tiga partai yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Kedua pasangan ini menjadi representasi Prabowo Subianto yang merupakan rival Jokowi di Pilpres 2014.

Selain kedua pasangan itu, di Jawa Barat, juga ada nama Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Kedua figur sama-sama kepala daerah ini diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Mereka disebut-sebut sebagai representasi dari perpanjangan tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga memiliki ‘dendam’ dengan PDIP.

Dan, pasangan terakhir yang juga tak kalah populer adalah Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum. Wali Kota Bandung yang bukan kader partai mana pun ini bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan ikut berkontestasi.

Berlanjut di Jawa Timur. Di daerah ini muncul nama Khofifah Indar Parawansa. Menteri Sosial di Kabinet Jokowi ini menggandeng Emil Elestianto Dardak. Suami artis Arumi Bachsin ini ‘nekat’ membelot dari PDIP, dengan menaiki perahu Partai Demokrat, PPP, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

“Di 2018, saya berharap akan tercetak sejarah baru di Jawa Timur, ada perempuan pertama jadi gubernur yang tentunya dengan membawa warna baru,” ujar Emil, yang kini masih menjabat sebagai Bupati Trenggalek.

Dan, sebagai lawan keduanya, PDIP bersama PKB mengusung Gus Ipul atau Saifullah Yusuf dan Azwar Anas. Namun sayang, Azwar Anas, Bupati Banyuwangi ini ‘terpaksa; mundur lantaran ada sejumlah kabar tak sedap menimpanya.

Sampai kini, Gus Ipul masih belum memiliki calon pengganti. PDIP pun dibuat kelimpungan soal ini. Meski belakangan ada sinyal dari Partai Gerindra, PAN, dan PKS untuk bergabung sebagai tawaran politik pengganti Azwar Anas, namun semua belum bisa difinalisasi.

“Kita akan lakukan pembicaraan dengan Gus Ipul. Ketiga partai ini (Gerindra, PAN, PKS) siap memberi dukungan,” ujar Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, sembari menegaskan agar ada komitmen PDIP untuk tidak mengecewakan mereka jika memang kesepakatan terjadi.

Ya, sementara ini untuk Jawa Timur memang masih begitu mencair. Dinamika politik di tanah santri ini, belum mengerucut dan masih terus berkembang.

Selanjutnya di Jawa Tengah. Di daerah yang memiliki DPT mencapai 27,4 juta ini, nama petahana Ganjar Pranowo masih berkibar. Politikus PDIP ini akan menggandeng Taj Yasin Maimoen, atau Gus Yasin.

Kedua kader PDIP ini disebutkan akan berkoalisi dengan PPP. “Kami saling menguatkan dengan PDI Perjuangan,” ujar Romahurmuziy, ketua umum PPP.

Calon berikutnya adalah, Sudirman Said. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Presiden Jokowi ini telah mendapatkan perahu Partai Gerindra dan PKS, serta sedang dalam penjajakan PAN.

Namun, Sudirman masih ‘menjomblo’. Ia belum mendapatkan pasangan. Maklum, dikabarkan Sudirman awalnya hendak menggandeng Gus Yasin juga. Namun, lebih dulu dicaplok PDIP.

Dan, kemungkinan calon lain yang akan berjibaku di Jawa Timur adalah Marwan Djafar. Mantan menteri Jokowi ini juga ‘ngebet’ ingin ikut Pilkada lewat PKB.

Kader terbaik PKB ini, sampai kini juga masih belum jelas siapa yang akan mendampinginya. Karena itu, sangat mungkin PKB akan melebur ke partai lain untuk berkoalisi.

“Kepada yang kecewa-kecewa dengan Pak Ganjar Pranowo, ayo gabung ke sini (PKB),” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar awal Juli silam.

Pada masa Pilpres 2014, Prabowo Subianto dan pasangan Hatta Rajasa, berhasil menang telak di Jawa Barat. Data KPU setempat, pasangan ini meraup 59,78 persen suara di Jawa Barat.

Total suara mereka saat itu 14,16 juta. Sementara itu, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, hanya mampu meraup 40,22 persen, atau sebanyak 9,53 juta suara dari total 23,99 juta orang yang memberikan suaranya.

Ketika itu, DPT Jawa Barat mencapai 33,82 juta, atau partisipasi pemilih saat itu hanya 70,93 persen. Sebanyak 22 kabupaten/kota berhasil digondol Prabowo-Hatta. Sementara itu, sisanya dimiliki Jokowi yakni, empat kabupaten/kota.

Berbeda dengan Jawa Barat. Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi lumbung besar bagi Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendulang suara di Jawa Tengah.

Data KPU mencatat, di Jawa Tengah, Jokowi-JK bisa memungut suara hingga 12,95 juta, sedangkan Prabowo-Hatta hanya setengahnya, yakni 6,48 juta.

Kondisi hampir serupa terjadi di Jawa Timur, Jokowi-JK kembali meraup suara hingga 11,66 juta sementara Prabowo-Hatta harus rela kalah tipis di angka 10,27 juta.

Atas itu, merujuk dari konstelasi awal ini. Maka sangat mungkin apa yang terjadi di 2018 kali ini, juga akan menjadi rujukan siapa presiden di tahun 2019.

“Bila tidak ada peristiwa besar dalam 1,5 tahun ke depan, misalnya skandal korupsi, krisis ekonomi dan skandal moral. Kemungkinan besar PDIP akan memperoleh suara jauh lebih besar pada Pemilu 2019,” terka Direktur Utama Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan.

Ya, ke depan jika memang PDIP ingin bertahan di singgasana istana, entah itu lewat Jokowi atau tidak, mau tak mau Pilkada Serentak 2018, harus dipersiapkan dengan matang.

Mengingat Jawa adalah kunci, maka kematangan strategi menjadi sebuah hal yang mesti diprioritaskan untuk menempatkan figur penting sebagai kontrak politik menjelang Pilpres 2019.

“Pileg dan pilpres merupakan satu tarikan napas, karena itu calon kepala daerah yang di usung PDIP harus mensukseskan pileg dan pilpres,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah.

Sulit menampik Pilkada 2018, sebagai alat ukur Pilpres 2019. Karena itu, bisa dipastikan tensi politik memang akan menegang di tahun ini sampai tahun depan. Apalagi, ia berkelindan dengan prediksi siklus krisis ekonomi 10 tahunan yang disebut-sebut akan terjadi antara 2018 atau 2019.

Diakui, krisis politik pada Pilkada DKI Jakarta telah memicu riak yang besar di seluruh wilayah tanah air. Sadar atau tidak, ia telah memberi sentuhan nyata kepada publik mengenai politik.

Atas itu, jika dikaitkan ke Pilkada di Tanah Jawa, tanpa harus mengecilkan arti pilkada di daerah lain. Maka dengan komposisi suara terbesar di Indonesia, konflik apa yang akan mendominasi mesti diperhitungkan.

“Politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) diprediksi meningkat dan mengalahkan politik uang,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, akhir Desember lalu.

SARA dimaksud Tjahjo, memang tak lepas dari riak yang lahir dari Pilkada DKI Jakarta. Ya, ujaran kebencian yang merebak di media sosial, primordialisme berlebih, dan kebutaan politik diprediksi akan menjadi warna dominan di 2018, atau 2019.

Karena itulah, sebagai responsnya Kepolisian kini sampai membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawasi praktik SARA. “Diamanatkan bentuk tim Siber, patroli di dunia maya, kalau sudah ada konten-konten mengarah ke UU ITE, kami lidik dan tindak,” ujar Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto.

Misi itu sepertinya, memang ingin mencerminkan keinginan Jokowi sebagai kepala negara. Sebab, ia pernah mengingatkan agar jangan gara-gara pilkada, rakyat menjadi terpecah.

“Saya berharap, jangan sampai karena perhelatan politik, karena pemilihan bupati, gubernur, presiden, menjadikan kita tak rukun,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Ya, sadar atau tidak, tensi politik di dua tahun ke depan, menuntut perhatian siapa pun. Termasuk, dari sektor ekonomi. Indonesia yang kini sedang berupaya melompat ke ekonomi yang lebih baik lewat tangan Jokowi di periodenya.

Akan sangat bisa terimbas, karena ketegangan di pilkada 2018 atau Pilpres 2019. Maklum, tahun politik adalah masa di mana tahun menjadi melambat. Investor akan memilih menahan uang mereka untuk berinvestasi.

Mau tak mau, ekonomi akan menjadi melambat. “Ada semacam was-was, kehati-hatian siapa nanti yang akan memimpin, kalau memimpin dia akan melakukan apa,” ujar Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno beberapa waktu lalu.

Terlepas itu, Pilkada 2018 atau Pilpres 2019, telah berada di depan mata. Bagaimana merawat Indonesia, lewat pesta demokrasi ini memang sangat penting.

Jawa memang kunci untuk pemilu, namun bukan berarti yang lain tak layak diperhatikan. Semua adalah kunci untuk menjaga keutuhan Indonesia. Jika pun filsuf Inggris Thomas Hobbes, menyebut teori homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain.

Maka itu, tak lebih sebagai praktik alamiah, bukan sampai merusak apa yang telah dijaga sejak tahun 1945. “Demokrasi harus difilter dari ekses-ekses negatif melalui literasi sosial dan penegakan hukum,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *