Cegah Korupsi oleh Kepala Daerah, KPK Koordinasi dengan Kemendagri

KPK akan menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencegahan korupsi di daerah. Salah satu yang akan dibahas ialah penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“(Rapat koordinasi) ini sebagai salah satu bentuk respons terhadap maraknya korupsi kepala daerah, termasuk yang ditangani KPK. Terdapat 6 hal yang akan dibahas, di antaranya tentang tindak lanjut penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).

Terkait APIP, KPK dan Kemendagri akan membahas perkembangan revisi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. KPK berharap lewat revisi tersebut diatur soal konsep pertanggungjawaban inspektur terhadap kepala daerah agar APIP tetap independen dalam bekerja.

“Hal ini penting untuk memastikan independensi APIP secara struktural di daerah ketika menjalankan tugasnya. Lemahnya APIP dinilai menjadi salah satu faktor yg mempengaruhi kasus kepala daerah yang diproses KPK,” ujar Febri.

Selain tentang APIP, dalam rapat antara KPK dengan Kemendagri juga akan dibahas soal dana desa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

“Verifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga akan menjadi perhatian dalam koordinasi ini,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *